- Kebijaksanaan
Perekonomian Indonesia selama :
Periode 1966 – 1969
Kebijaksanaan
perekonomian Indonesia selama periode 1966 – 1969 ini adalah pembersihan
proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari
faham-faham komunisme.
*Titik berat pada periode
1966-1969:
-Penurunan tingkat inflasi.
-Proses produksi yang tidak
efektif dan efisien.
-Penggunaan pendapatan yang
lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.
*Kebijakan perekonomian
Indonesia selama periode 1966 – 1969
Rencana
pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969 ini disusun
berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
dengan azas ekonomi terpimpin.
Periode Pelita I (1
April 1969 – 31 Maret 1974)
Dilaksanakan
pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan
Orde Baru.
-Tujuan Pelita I Untuk meningkatkan taraf hidup
rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam
tahap berikutnya.
-Sasaran Pelita I Pangan, sandang,
perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan
kesejahteraan rohani.
-Titik Berat Pelita I
Pembangunan
bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi
melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk
Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Menurut
peraturan pemerintah no.16 tahun 1970 kebijakan pemerintah tentang perekonomian
membicarakan tentang penyempurnaan tata niaga ekspor dan impor. Peraturan
pemerintah pada bulan agustus 1971 membahas tentang devaluasi rupiah terhadap
dollar amerika dengan memfokuskan pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga
pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam
negeri. Rencana
pembangunan lima tahun yang pertama ini menitikberatkan pada sektor pertanian
serta industri yang (langsung) mendukung sektor pertanian (misalnya
pabrik pupuk dan alat alat pertanian).
Periode Pelita II (1 April 1974 – 31
Maret 1979)
Menitikberatkan
pada sektor pertanian, dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah
menjadi bahan baku (misal: karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di
capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di
fokuskan pada pengkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta
mendorong pengusaha kecil atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil
(KIK).
Adapun
kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan
melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar
dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang
menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan
naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada
periode pelita II tersebut. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan
pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi
ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%, resesi dan krisis dunia tahun 1979,
serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan dan peningkatan bea masuk
komoditi impor lainnya.
Namun dengan
adanya pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk
7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi
kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di
bangun.
Periode Pelita III (1 April
1979 – 31 Maret 1984)
Pelita III
lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan
ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pelita III ini
menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta menignkatkan
industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pedoman pembangunan
nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.
Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan
masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
Isi Trilogi
Pembagunan adalah
sebagai berikut:
- Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi.
- Stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis.
Periode Pelita IV (1
April 1984 – 31 Maret 1989)
Menitikberatkan
pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,
baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada
Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil
memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada
beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan
Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi
Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB
dan Rumah untuk keluarga.
Adapun
contoh dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pelita IV ini adalah
sebagai berikut:
Kebijakan Inpres No. 5 tahun
1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi
dengan :
a)
Pemberantasan pungli
b)
Mempermudah prosedur kepabeanan
c)
Menghapus dan memberantas biaya siluman
- Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM):
mendorong sektor swasta dibidang ekspor dan penanaman modal.
- Paket Devaluasi 1986 : karena
jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar
negeri.
- Paket Kebijakan 25 Oktober
1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan
cara :
a)
Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku
b)
Proteksi produksi yang lebih efisien
c)
Kebijakan penanaman modal
Paket Kebijakan 15 Januari
1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa
sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas,
adapun langkah-langkahnya:
- Penyempurnaan dan penyederhanaan
ketentuan impor
- Pembebasan dan keringanan bea
masuk
- Penyempurnaan klasifikasi
barang
- Paket Kebijakan 24 Desember
1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi dalam rangka
memperlancar perijinan (deregulasi).
- Paket 27 Oktober 1988 :
kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana
masyarakat untuk biaya pembangunan.
- Paket Kebijakan 21 November
1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan
hubungan laut.
- Paket Kebijakan 20 Desember
1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan
keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas
yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian
perusahaan asuransi.
Periode Pelita V
Menitikberatkan
sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan
meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya
industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga
kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat
mengahsilkan mesin mesin industri.
Pelita V
adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu
dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita
VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk
memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Pengarahan
pada pengawasan, pengendalian dan upaya produktif untuk mempersiapkan proses
tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, yakni
kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
2. Keijaksanaan Moneter
Kebijakan moneter merupakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara menguah jumlah uang yang beredar atau mengubah permintaan akan uang. sebenarnya secara garis besar kebijakan moneter dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. kebijakan uang ketat adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga menyangkut pemberian fasilitas kredit perbankan yang sangat selektif. sedangkan kebijakan longgar adalah kebijakan yang mudah dapat memberikan kredit perbankan guna memperbanyak jumlah uang beredar.
3. Kebijaksanaan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan nyang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara manipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara; artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional.
4. Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri
*Kebijakan Menekan Pengeluaran
Dilakukan
dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi.
Cara :
a. Menaikkan
pajak pendapatan
b. Menaikkan
tingkat bunga
c.
Mengurangi pengeluaran pemerintah
*Kebijakan Memindahkan
Pengeluaran
Cara :
Memaksa
a)
Mengenakan tarif dan atau kuota
b)
Mengawasi pemakaian valuta asing
Rangsangan
a)
Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor,
memberantas pungli dan biaya siluman
b)
Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri
c)
Melakukan devaluasi
Referensi :
Dr. M. Suparmoko, MA. Pengantar Ekonomi Makro
Tambunan,
Tulus T.H., Dr. (2001). Perekonomian Indonesia Teori dan temuan Empiris.
Jakarta: Ghalia Indonesia.