9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )

•   PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :
• Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan
• Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya  

•  Proses penyusunan anggaran

Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up).

§  Dari atas ke bawah (Top-down)

Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:

1. Metode kemampuan (The affordable method) adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mepertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
2. Metode pembagian semena-mena (Arbitrary allocation method) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.
3. Metode persentase penjualan (Percentage of sales) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.
4. Melihat pesaing (Competitive parity) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.
5. Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.^[

§  Dari bawah ke atas (Bottom-up)

Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:

1. Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
2. Metode pengembalian berkala (Payout planning) menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu.Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan. Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break even point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang.
3. Metode perhitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis).  Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

•  Perkiraan Penerimaan Negara

Secara garis besar penerimaan negara berasa dari:

*Penerimaan dalam negri

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup mengantungkan pada penerimaan dari ekspor minya bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai didasari bahwa ketergantungan penerimaan dari sektor migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

-Deregulasi bidang Perankan (1 Juni 1983), yakni mengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat.

-Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.

-Kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

*Penerimaan Pembangunan

meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif.

• Perkiraan Pengeluaran Negara

Secara garis besar, pengeluaran nagara dikelompokan menjadi dua yakni :

*Pengeluaran rutin negara

Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

          -Pengeluaran untuk belanja pegawai

          -Pengeluaran untuk belanja barang

          -Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

          -Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

          -Pengeluaran lain-lain

*Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

          Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektrol yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan.

          -Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah.

          -Penegeluaran pembangunan lainnya.

• Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimanaan negara, ada beberapa pokok yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah :

*Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas

          -Produksi minya rata-rata per hari

          -Harga rata-rata ekspor minya tanah

*Penerimaan Dalam Negeri Di Luar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

          -Pajak pengahsilan

          -Pajak pertambahan nilai

          -Bea masuk

          -Cukai

          -Pajak ekspor

          -Pajak bumi  dan bangunan

          -Bea materai

          -Pajak lainnya

          -Penerimaan bukan pajak

          -Penerimaan dari hasil penjualan BBM

*Penerimaan Pembangunan

Terdiri dari penerimaan program dan bantuan proyek.

Referensi

id.wikipedia.org/wiki/Anggaran

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab5-anggaran_pendapatan_dan_belanja_negara.pdf

5 & 6 Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

5 & 6 Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

1.Struktur Produksi

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

• Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
• Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
• Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

Manfaat GDB :

-Dapat mengetahui dengan segera apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak.

-Menghitung perubahan harga.

Keterbatasan GDB  :

-Perhitungan GDB dan analisis kemakmuran.

-Perhitungan dan masalah kesejahteraan.

-GDB perkapita dan masalah produk

2.Pendapatan Nasional

·         Pendapatan Nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan arang dan atau jasa yang meliputi: upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang modal termasuk rumah serta keuntungan atau laba.

·         Pendekatan produksi (GDP)

Kita misalkan perekonomian hanya mempunyai satu sektor saja, misalnya sektor kegiatan yang berkaitan dengan produksi gandum. Seandainya seorang petani menghasilkan gandum dan dijual dengan harga Rp.50 kemudian gandum di proses menjadi tepung terigu, dan setelah menjadi tepung terigu itu dibeli seorang pengusaha roti dan diolah menjadi satu potong roti lalu dijual dengan harga Rp.100. pendapatan yang ditimulkan dari kegiatan ini adalah RP.100 yang merupakan nilai produksi akhir. Kalau dilihat dari nilai tambah, maka dengan anggapan petani gandum tidak mengeluarkan biaya, berarti ada nilai tambah sebesar Rp.50. pengusaha  tepung terigu mendapatkan gandum dengan harga Rp.50. apabila nilai dari tepung terigu tersebut seesar Rp.75 maka dari usahanya ada nilai tambah dalam produksi tersebut sebesar Rp.75 dikurangi dengan Rp.50 atau sama dengan Rp.25. kemudian pengusaha roti membuat roti dengan menggunakan tepung terigu sebagai bahan dengan harga Rp. 75 dan dapat menjual roti dengan harga Rp.100. ini berarti ada nilai tambah dalam pembuatan roti sebesar Rp.100-Rp.75=Rp.25. jadi secara keseluruhan nilai tambah yang diciptakan dari semua kegiatan di atas adallah Rp.50 + Rp,25 + Rp.25 = Rp.100.

Sebagai catatan, nilai tambah bukanlah nilai produksi dikuerangi dengan nilai seluruh biaya. Kalau ini kita lakukan maka jumlah tersebut bukan merupakan nilai tambah melainkan hanya merupakan laa saja. Kita harus ingat bahwa pendapatan itu adalah penjumlahan dari upah, gaji, sewa, bunga dan laba. Oleh karena itu jumlah nilai tambah sesungguhnya sama dengan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga pasar. Setelah PDB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan sama dengan produk domestik neto atas dasar harga pasar: dan bila ini dikurangi lagi dengan pajak tidak langsung sama dengan produk domestik neto atas dasar harga faktor produksi (PDN) atau disebut pula pendapatan nasional.

·         Pendekatan Pengeluaran (GNP)

Dalam hal ini kita menjumlahkan pengeluaran semua unit-unit ekonomi yang ada dalam perekonomian. Ada 4 macam unit ekonomi yang kita punya yaitu: rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negri. Masing-masing unit melakukan pengeluaran. Rumah tangga pengeluarannya disebut konsumsi (C), perusahaan pengeluarannya disebut investasi (I), pemerintah pengeluarannya disebut pengeluaran pemerintah (G) sedangakan luar negri pengeluarannya merupakan selisih anatara ekspor dan impor (X-M). Dengan pendekatan pengeluaran ini, produk domestik bruto meruapakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi.

·         Pendekatan Pendapatan (NI)

Dengan pendeketan ini sebenarnya kita hanya menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Misalnya dalam contoh di sini petani menerima upah, pengusaha tepung terigu dan pengusaha roti menerima laba. Jagi pendekatan pendapatan ini sama saja dengan penjumlahan dari upah dan gaji, bunga, sewa, laba. Apabila pendapatan nasional ini ditambah dengan pajak tak langsung dan penyusutan, maka akan sama dengan produk domestik bruto (PDB).

·         Pendapatan yang siap dibelanjakan (Y disposible)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

3.Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Pihak (kelompok masyarakat) yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Menurut teori neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu melalui proses “penetasan” hasil pembangunan ke bawah (trickle down) dan kemudian menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses otomatis tersebut masih belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang sangat timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Dari sinilah terjadi proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi terjadinya ketimpangan.
Tingginya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecendrungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini.

Referensi :

Dr. M. Suparmoko, MA. Pengantar Ekonomika Makro

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional  

4.Peta Perekonomian Indonesia

1-      Keadaan Geografis Indonesia

·         Harus di akui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Pulau-pulau yang besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat di olah dengan prinsip dan untuk masyarakat banyak.

·         Di Indonesia hanya mengenal dua musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabakan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan dipasar lokal maupun dunia.

·         Negara indonesia kaya akan bahan tambang, dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sanagt besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita ditetapkan.

2-      Mata pencaharian

·         Mata pencaharian penduduk indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris), yang tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, pertenakan, dan sejenisnya.

·         Sebagian besar masyarakat indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memliki akses di industri (kota).

3-      Sumber  Daya Manusia

·         Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan emnimbulkan banyak masalah bagi negara, jika diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Banyaknya penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belom produktif, yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah-masalah siosial yang cukup rumit.

·         Penyebaran penduduk

Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum, akibat lanjutan adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lain.

·         Angkatan kerja

Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah itu akan berdampak terpusatnya modal didaerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di pulau jawa sehingga persaingan tenaga kerja menjadi sangat tinggi. Dengan kondisi tersebut bisa dilihat bahwa upah tenaga kerja akan menjadi rendah.

·         Sistem pendidikan

Sistem pendidikan di indonesia yang masih bersifat umum, untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi lulusan yang siap kerja dan bukannya siap ‘latih kembali’.

4-      Investasi

Untuk memperoleh suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam proses pembangunan di Indonesia, terkumpulnya modal dan sumber daya sebagai investasi, menduduki peran yang sangat penting. Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk mengaharapkan dana investasi dari masyarakat. Perlu dilakukan uapaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-uapay tersebut adalah :

-lebih mengembangakan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara asolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintahan dari sektor luar negri.

-mengusahakan adanya pinjaman luar negri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakan untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.

-menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga semakin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.

-Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan.

Referensi : ARIS BUDI SETYAWAN, PEREKONOMIAN INDONESIA, Universitas Gunadarma

3.Perkembangan Strategi dan Perencanaan Ekonomi Indonesia

1.       Strategi Pembangunkan

·         Strategi pertumbuhan

Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pementukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah pendistribusian kembali.

Kritik paling keras dan strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

·         Strategi pembangunan dengan pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan pemerataan induk, dan paket program terpadu.

·         Strategi ketergantungan

Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara terseut dari pihak/negara lainnya. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah maningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional dan sejenisnya.

Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri.

·         Strategi yang berwawasan ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang paling kaya atau maju. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman percaya, sekalipun aru akan tercapai dalam jangka panjang.

·         Strategi pendekatan kebutuhan pokok

Strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya.

2.       Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan

Pada prinsipnya, pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan ‘Apa tujuan yang hendak dicapai..?’

Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan yang mungkin akan dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang yang akan dipergunakan.

3.       Strategi pembangunan ekonomi Indonesia

Sebelum orde baru strategi pembangunan di indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di indonesia lebih diarahkan pada tindakan pemersihan dan peraikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat tinggi. Dari keterangan pemerintah yang ada, dapat sedikit disimpulkan bahwa strategi pembangunan di indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem.

4.       Perencanaan Pembangunan

·         Manfaat perencanaan

-          Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan0kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.

-          Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.

-          Penggunaan dan alokasi sumber-sumer  pembangunan yang terbatas adanya secara leih efisien dan efektif.

-          Degan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.

-          Dengan perencanaan dapat dicapai stailitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur.

·         Periode perencanaan pembangunan

Periode sebelum orde baru, dibagi dalam :

-periode 1945-1950

-periode 1951-1955

-periode 1956-1960

-periode 1961-1965

Periode setelah orde baru, dibagi dalam :

-periode repelita I : 1969/70-1973/74

-periode repelita II : 1974/75-1978/79

-periode repelita III : 1979/80-1983/84

-periode repelita IV : 1984/85-1988/89

-periode repelita V : 1989/90-1993/94

Referensi : ARIS BUDI SETYAWAN, PEREKONOMIAN INDONESIA, Universitas Gunadarma